18th
September 2011
JAKARTA – Pengurus Besar Korp
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Puteri (KOPRI PB PMII) berharap Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) bersikap independen mengusut kasus suap di
Kemenakertrans.
Hal ini menyusul munculnya berbagai
opini publik yang tidak berdasarkan fakta. “Kami mendesak KPK untuk tetap
independen mengusut kasus korupsi ini tanpa harus mempolitisir masalah,
terpolarisasi, dan terganggu oleh kepentingan pihak-pihak tertentu,” ujar Ketua
Umum KOPRI PB PMII Irma Muthoharoh dalam siaran persnya kepada okezone di
Jakarta, Minggu (18/9/2011).
Dalam kaitan ini pihaknya mendukung
penuh gerakan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi dengan cara
mengedepankan azas praduga tak bersalah dan tidak mendiskreditkan pihak
tertentu yang mengarah pada fitnah.
“Kami menyerahkan sepenuhnya indikasi
kasih kasus suap Muhaimin Iskandar pada proses Hukum,” terangnya.
Lebih lanjut Irma mengimbau kepada
seluruh pihak untuk menyikapi persoalan indikasi kasus suap di Kemenakertrans
dengan bijak dan tetap menghargai serta menghormati proses hukum.
Secara internal dia juga mengimbau
kepada seluruh kader KOPRI PMII untuk tetap merapatkan barisan guna menjaga dan
menjunjung tinggi nilai-nilai solidaritas dengan cara tidak mengatasnamakan
oganisasi dan menggunakan atribut PMII agar tidak mudah ditunggangi oleh
pihak-pihak luar yang sengaja mendelegitimasi salah satu simbol kader PMII.
“Kami juga mendorong Muhaimin Iskandar
untuk tetap menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai menteri tanpa harus
terganggu dengan proses politik dan menyerahkan sepenuhnya kasus ini ke ranah
hukum,” tandasnya.(ful)
Sindikasi news.okezone.com
0 komentar:
Posting Komentar